Masa Pemerintah Daendels

“ PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA DI BAWAH “

PENJAJAHAN VOC BELANDA DAN INGGRIS
A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIUAL DI INDONESIA PADA ABAD KE-19 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ANTAR MASYARAKAT- Tindakan Daendels
 Sistem Sewa Tanah
 Tujuan tanam paksa
B. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL ABAD 20


 Masa Daendels
Pada tahun 1808 Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal pertama masa penjajahan Hindia Belanda yang termasuk berpikiran maju. Namun setelah terjun langsung ke lapangan sikapnya berubah, bahkan termasuk pemimpin yang banyak dimusuhi oleh raja-raja di Indonesia. Di Indonesia Daendels mempunyai dua tugas, yaitu :
 Mempertahankan pulau jawa dari serangan Inggris.
 Mengatur pemerintahan di Indonesia dan membereskan keuangan.

Untuk mewujudkan tujuannya Daendels mengambil langkah sebagai berikut :
 Bidang pertahanan
 Meningkatkan jumlah prajurit
 Meningkatkan kesejahteraan prajurit agar disiplin
 Membangun benteng-benteng baru
 Membangun jalan raya untuk memperlancar pasukannya
 Membangun armada loaut yang hancur akibat serangan inggris
 Membangun pelabuhan di ujung kulon

 Bidang keuangan
 Mengeluarkan uang kertas dalam jumlah besar sehingga inlansi
 Menigkatkankan usaha pemasukan uang
 Menjual tanah kepada pihak swasta
 Menempuh cara paksa untuk memperoleh keuangan
 Bidang pemerintahan
 Membentuk secretariat Negara
 Membentuk kanto9r-kantor pengadilan untuk rakyat Surabaya dan Batavia
 Pulau Jawa dibagi menjadi 5 perfect
 Membiarkan perbudakan untuk kerja rodi
 Pusat pemerintahan dipindah dari Sunda Kelapa ke Jakarta Pusat
Pada tahun 1811 Daendels ditarik kembali ke negaranya dan digantkan oleh Jansens, namun ia mewarisi keadaan yang tidak baik. Raja-raja memusuhinya akibat tindakan Dendels yang tidak bersahabat. Pulau Jawa dikepung kekuasaan Inggris di Maluku. Jansens yang lemah dan mewarisi keadaan yang tidak baik akhirnya menyerah pada Inggris. Penyerahan diatur dalam Kapitulasi Tuntang yang isinya :
 Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda jatuh ke tangan Inggris.
 Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.
 Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
Dengan ditandatangani Kapitulasi Tuntang 1881 maka Indonesia resmi diperintah Inggris.

Inggris menjajah Indonesia tidak lama dan pengaruhnya tidak begitu besar terhadap bangsa Indonesia. Jajahan Inggris di Indonesia diperintah Thomas Stamford Raffles yang memerintah atas nama Lord Minto gubernur jenderal EIC di Calcutta. Tugas Raffles adalah memperbaiki pemerintahan, peningkatan pendapatan keuangan dan perdagangan.
Untuk meningkatkan tujuan Rafles mengeluarkan kebijakan yaitu :
• Bidang pemerintahan
 Bupati dijadikan pegawai negeri biasa
 Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan
 Melarang perbudakan
• Bidang Ekonomi-Keuangan
 Mengadakan perdagangan bebas
 Monopoli garam oleh pemerintah
 Mengadakan Landrente ( sewa tanah )
- Sewa Tanah (Landrente)
Kebijakan Raffles berupa sewa tanah sangat populer dan berbau liberal. Dasar hokum Raffles ini adalah bahwa pemerintah colonial adalah pemilik tanah di daeah jajahan, maka rakyat yang akan menggarap tanah harus menyewa atau membayar pajak kepada pemerintah. Tujuan system sewa tanah adalah meringankan beban rakyat dan pemerintah Inggris memiliki pemasukan yang tetap. Sistem sewa tanah ternyata gagal sebab :
 Keuangan Negara dan pengawas yang cukup terbatas
 Rakyat belum mengenal perdagangan ekspor dan system ekonomi uang
 Belum ada pengukuran tanah yang tepat
 Sifat masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan sendi
Pada tahun 1814 antara Inggris dan Raja Willem V (Belanda) menandatangani Convention of London yang isinya :
 Belanda menerima kembali daerah jajahannya dari Inggris
 Inggris memperoleh Tnjung Harapan dan Sailan ebagai upah dari Belanda
Konvensi London adalah kesepakatan yang sangat penting karena adanya Konferensi Wina yang berusaha mengembalikan keadaan Eropa seperti semula, sehingga Raffles tidak mau menerima perjanjian tersebut dan tidak mau melakukan penyerahan kepada Belanda. Yang menyerahkan kekuasaan adalah John Fendal.
 Tanam paksa
Belanda mulai melaksanakan politik pemerasan / drainage politic karena kas Negara kosong, padahal Belanda ingin membangun negaranya. Untuk itulah maka diciptakan system tanam paksa / culture stelsel. Penciptanya adalah Johannes Van Den Bosch, Gubernur Jenderal Belanda.
 Sebab-sebab tanam paksa
 Kas negar Belanda kosong karena Perang Jawa
 Beban utang VOC cukup besar
 Cara-cara lama seperti penanaman kopi, landrente tak berhasil.

 Untuk memperoleh tanaman yang laku di pasaran internasional
 Untuk mengisi kas Negara dari hasil tanam paksa
 Aturan tanam paksa
 Tanah yang ditanami diperlukan 1/5 tanah pertanian desa
 Waktu tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu menanam padi
 Tanah yang digunakan bebas pajak
 Penduduk yang bukan petani wajib kerja diperkebunan atau pabrik
 Panen yang gagal tidak perlu diganti
 Pelaksanaan tanam diawasi kepala desa atau bupati
Pelaksanaan tanam paksa berjalan baik karena menerapkan culture procen yaitu sejenis uang perangsang bagi yang hasilnya sangat baik. Cultur procen makin membebani rakyat karena rakyat diperas agar hasilnya maksimal.
 Penghapusan tanam paksa
Upaya penghapusan tanam paksa dipelopori oleh Baron Van Hovel dan Douwes Dekker. Keduanya menuntut pembubaran tanam paksa karena alasan kemanusiaan. Douwes Dekker dengan bukunya Max Havelar tentang penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Golongan lain yang turut berjuang menghapus tanam paksa ialah kaum liberal (gol.swasta) karena ingin berkuasa di Indonesia. Tahun 1870 tanam paksa resmi dihapus.
 Akibat tanam paksa
 Timbul penderitaan dan kesengsaraan rakyat
 Munculnya wabah penyakit
 Banyak penduduk yang meniggal dan gagal panen
 Kas Negara Belanda penuh kembali
 Pembangunan Negara Belanda lancar
Tanam paksa membawa akibat yang buruk bagi masyarakat karena pelaksanaannya menyimpang dari aturan yaitu :
 Tanah desa / petani yang digunakan sampai ½ nya
 Tanah yang dipilih umumnya tanah yang subur
 Waktu untuk memelihara tnam paksa melebihi waktu tanam padi
 Panen gagal tak disengaja tetap menjadi tanggungan rakyat.
 Zaman Politik Ekonomi Liberal
 Latar belakang
Kemenangan kaum liberal tahun 1850 di parlemen Belanda mempengaruhio kebijaksanaan pemerintah yang semula dikuasai kaum konservatif. Kebijakan yang diambil adalah liberalisme dlam bidang ekonomi khususnya di daerah jajahan Indonesia. Kaum liberal beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan ekonomi.
Praktik-praktik ekonomi liberal oleh colonial Belanda didukung oleh beberapa aturan undang-undang yaitu :
 De Wet op de Indische Staasinrichting, yaitu undang-undang tentang pengaturan pemerintah di Indonesia.
 Penghapusan perbudakan
 Indische Comptabiliteitswet, artinya undang-undang perbendaharaan Hindia Belanda.
 Sulkerwet, artinya Undang-undang Gula. Undang-undang ini diperoleh pada masa pemerintahan Menteri De Waal yang liberal
 Agrarische Wet, adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan parlemen, sedangkan Agrarische Besluit adalah peraturan yang dikeluarkan raja. Hak erfpacht adalah hak untuk menggunakan tanah porang lain dengan kekuasaan penuh. Ewajiban dari orang-orang yang menggunakan hak itu adalah membayar uang pacht setiap tahun kepada si pemilik tanah. Hak postal adalah hak untuk mempunyai bangunan rumah / tanam-tanaman di atas tanah orang lain.
 Poenale sanctie, artinya sanksi umum. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa bila seseorang yang telah menandatangani perjanjian kerja dianggap menyalahi isi perjanjian, ia akan di kenakan sanksi.
 Undang-undang Agraria Tahun 1870
Untuk mendukung kegiatan tersebut tahun 1870 dikeluarkan UU Agraria dengan tujuan :
 Melindungi para petani akan hak milik tanahnya dari penguasaan orang-orang asing.
 Memberi peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.
 Tanh milik Negara, yaitu tanah yang secara tidak langsung menjadi hak milik pendidik pribumi.
 Tanh milik pendududk pribumi, yaitu sewa lading dan jenis tanah yang dimiliki penduduk pribumi dan bisa disewa selama 5 tahun.
 Pengerahan tenaga kerja
Mgeluarkan UU Agraria pemerintah juga mulai membangun jembatan, jalan, waduk, irigasi , jalan kereta api, pembangunan ini menggunakan tenaga rakyat dengan cara paksa / kerja rodi. Penanaman modal swasta di bidang perkebunan berhasil dengan baik. Perkebunan kopi, tembakau, tebu dibuka di mana-mana dan berkembang pesat.
 Akibat bagi kehidupan rakyat iIndonesia
 Keyakinan bumi Indonesia mengalir ke negeri Belanda
 Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
 Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.
 Meresapnya ekonomi uang
 Muncul sisten kerja upahan
Menculnya tingkat kesejahteraan penduduk di sebabkan oleh :
 Pertumbuhan penduduk meningkat pesat
 System perpajakan yang sangat memberatkan rakyat.
 Adanya krisis perkebunan tahun 1885
 Adanya kerja rodi.]
Praktik ekonomi liberal membawa kemerosotan kehidupan penduduk. Oleh karena itu, ada upaya-upaya memperbaiki nasib rakyat Indonesia dengan politik etis.

Kebijakan pemerintah Belanda pada abad 20 jauh berbeda bila dibandingkan dengan abad 19. kebijakan politik Belanda pada abad 19 lebih menitikberatkan pada eksplorasi. Masyarakat dipaksa menanam tanaman, dipaksa membayar pajak, dipaksa membuat jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya.
Memasuki abad 20 pemerintah Belandsa mulai memperhatikan nasib rakyat Indonesia melalui kebijaknnya yaitu “ Politik Etis “. Latar belakang yang mendorong lahirnya politik etis karena adanya desakan agar pemerintah membalas budi rakyat Indonesia yang telah membuta kaya negeri Belanda. Yang semula kesulitan bidang keuangan akhirnya dapat mengisi dan menutup kas Belanda.
Pencipta politik etis ialah Van de Venter yang isinya :a. Educatie ( pendidikan )
b. Irigatie ( pengairan )
c. Migrasi ( perpindahan penduduk )
Jenis sekolah yang didirikan oleh Belanda yaitu :
a. Volkschool ( untuk pribumi tingkat rendah )
b. HIS ( untuk pribumi golongan menengah )
c. ELS ( untuk pribumi dan Belanda tingkat atas )
d. STOVIA ( untuk pendidikan calon dokter )
e. Technise Hohe School ( ITB ) di Bandung
Belanda juga memperbanyak saluran irigasi, namun ini semua intuk perkebunan-perkebunan Belanda.
Demikian pula perpindhan pendududk dari Jawa ke Sumatera bukan untuk pmerataan dan meningkatkan kesejahteraan tetapi untuk tenaga kerja di Pulau Jawa khususnya di sector perkebunan.